Home Politik Tsamara ke Fadli Zon: Garang Kepada Jokowi, Tapi Melempem di Lembaga Sendiri?

Tsamara ke Fadli Zon: Garang Kepada Jokowi, Tapi Melempem di Lembaga Sendiri?

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Tsamara Amany yang dikenal sebagai Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melontarkan kritik menohok kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Tsamara mengritik pernyataan Fadli yang meminta agar publik memaklumi jebloknya kinerja DPR. Menurut Tsamara, seharusnya pimpinan DPR menjadi pihak terdepan yang tidak menolerir buruknya kinerja tersebut—bukannya melempem kepada lembaganya sendiri.

“Ini menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Pak Fadli sebagai pemimpin oposisi, garang sekali kepada Pak Jokowi dan pemerintah, setiap persoalan dikritik keras. Tetapi justru melempem kepada lembaganya sendiri,” tutur Tsamara melalui keterangan tertulis, Selasa (04/12/2018). Demikian seperti dikutip dari reportase Kompas.com, Rabu (05/12/2018).

Diungkapkan Tsamara, seharusnya Fadli tidak menjadikan kampanye Pemilihan Legislatif sebagai alasan. Sebab pasalnya, sedianya anggota DPR incumbent akan mendapatkan dukungan dari publik jika menunjukkan kinerja yang baik.

Saat ini, DPR telah mendapat label sebagai lembaga yang tidak dipercayai masyarakat. Tsamara menyebutkan jebloknya kinerja DPR telah menjadi cerminan label tersebut.

“Kinerja DPR yang jeblok bukan hal baru. DPR selalu gagal memenuhi target prolegnas,” ujar Tsamara, melansir laporan TribunNews.com.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Bantah Ada Dana Korupsi Bupati Cirebon Mengalir ke PDIP

View this post on Instagram

😁

A post shared by Tsamara Amany Alatas (@tsamaradki) on

Tsamara mengimbuhkan, Fadli sebaiknya fokus membenahi kinerja DPR dulu. Fadli tidak seharusnya meminta masyarakat untuk memaklumi hal tersebut.

“Dengan kinerja DPR yang buruk seperti ini, Pak Fadli harus berani berkata jangan memilih mereka yang tak bekerja dengan baik di DPR,” imbuhnya kemudian.

Sebelumnya, Fadli mengucapkan bahwa saat ini penurunan kinerja anggota legislatif merupakan hal yang patut dimaklumi. Sebab, banyak anggota DPR yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019.

Tak hanya menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif, para anggota DPR juga disibukkan dengan kegiatan kampanye dan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil).

“Saya kira pasti akan terjadi penurunan intensitas (kehadiran) karena ada banyaknya kegiatan di dapil kan sekaligus kampanye. Ini saya kira yang perlu dimaklumi juga. Ini terjadi di semua partai politik,” papar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (03/12/2018).

Hal tersebut disampaikan Fadli sewaktu dimintai tanggapannya mengenai penilaian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang menuturkan kinerja anggota DPR selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 cenderung turun.

Kendati begitu, Fadli mengklaim penurunan tingkat kehadiran anggota tak mengganggu kinerja DPR. Menurutnya, fungsi DPR dalam hal legislasi, pengawasan dan anggaran tetap berjalan.

Sebagai contohnya, imbuh Fadli, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (03/12/2018).

“Seperti hari ini kan kita mengesahkan sebuah UU juga dan masih ada UU yang lain. Kerja DPR bukan hanya legislasi, tapi juga pengawasan dan budgeting. Saya kira hal-hal yang penting tidak ada yang terganggu,” beber politisi dari Partai Gerindra itu.

Kajian Formappi

Sebelumnya, menukil Kaltim.TribunNews.com, Peneliti Fungsi Pengawasan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M. Djadijono mengkritik kinerja anggota DPR selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019. Menurut Djadijono, DPR belum melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik bahkan cenderung jeblok.

Djadijono menguraikan, implementasi fungsi legislasi DPR sangat minim hasil dan prestasi. Djadijono juga menyoroti DPR yang menunda-nunda penyelesaian pembahasan RUU Prioritas.

RUU-RUU yang sudah dibahas selama lebih dari 5 kali masa sidangpun pada rapat paripurna penutupan masa sidang I Tahun Sidang 2018-2019 justru disetujui untuk diperpanjang waktu pembahasannya.

Selain itu, Djadijono mengkritik fungsi anggaran DPR. Ia menyinggung adanya Komisi tertentu di DPR yang mengadakan rapat pembahasan pagu anggaran dengan Kementerian atau Lembaga mitra kerjanya dilakukan secara tertutup.

Menurut Djadijono, sikap tertutup tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Ia melanjutkan, mestinya pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

“Ketertutupan ini menyalahi apa yang menjadi slogan DPR yang berulangkali dicanangkan sebagai DPR modern bahkan terkahir ada “DPR Now” itu merupakan implementasi DPR modern,” ungkap Djadijono.
suratkabar.id

Loading...
Loading...