Home Politik Terungkap! Refly Harun Beberkan Yudi Latif Keluar dari BPIP Kerena Sistem "Dewa"

Terungkap! Refly Harun Beberkan Yudi Latif Keluar dari BPIP Kerena Sistem "Dewa"

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengaku tak kaget atas mundurnya Yudi Latif dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Refly menegaskan, seorang moralis seperti Yudi tentu tak akan betah berlama-lama di lembaga seperti BPIP.

Tak hanya itu, Refly juga mengungkapkan alasan lain Yudi mengundurkan diri dari jabatan Kepala BPIP. Ia menyebut, ada tokoh lain yang punya pengaruh lebih besar dibanding Yudi di BPIP.

“Yudi Latif itu sosok intelektual yang biasa bebas pemikirannya. Tidak akan cocok kalau dia ada di lembaga birokrasi seperti BPIP yang ternyata mengurus anggaran saja tidak jelas. Dia tidak bisa disibukkan dengan hal-hal itu. Dia pasti kecewa,” tutur Refly, Jumat (8/6/2018), dilansir cnnindonesia.com.

Baca juga: Yudi Latif Undur Diri dari BPIP, Ini Komentar Menohok Fadli Zon Hingga Sudjiwo Tedjo

Yudi bukan hanya kecewa dari sisi intelektualitas, ia juga tak lagi jadi orang pertama atau primus inter pares di BPIP. Padahal, jabatannya selama ini adalah Kepala BPIP.

“Orang seperti Yudi Latif tidak bisa masuk dalam sistem dimana harus tunduk pada “dewa-dewa” pengarah itu. Padahal kalau dalam organisasi posisi Kepala itu harusnya menonjol. Jadi dia merasa bukan orang pertama lagi,” terang Refly.

Dengan adanya “dewa-dewa” tersebut, Yudi tentu harus tunduk. Namun, Yudi tak ingin terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek di BPIP, sehingga memutuskan mengundurkan diri.

Refly kemudian mengkritisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan sejumlah anggota BPIP lain yang terlihat sedang melancarkan sebuah kepentingan politik kelompok tertentu.

“Selain ada orang partai politik, anggota-anggotanya yang lain malah kayak tim pemenangan pemilu 2019. Yudi kecewa BPIP seperti dijadikan alat politik jangka pendek,” imbuh Yudi.

Refly menegaskan, lembaga seperti BPIP harusnya dijauhkan dari kepentingan politik. Bahkan, ia mengaitkannya dengan rezim Orde Baru yang menggunakan Pancasila sebagai penggebuk kelompok yang dianggap intoleransi dan anti-kebhinekaan.

“Fakta intoleran atau anti kebhinekaan memang ada, tapi jangan sifatnya judgmental. Betapapun ekstremnya Pancasila itu harus digunakan untuk merangkul mereka. Bukan memisahkan atau menggebuk,” tegas Refly.

Selain itu, Refly juga menegaskan bahwa Pancasila seharusnya tak dibajak kebenarannya oleh negara, apalagi sampai dibenturkan dengan adat dan agama.

“Tidak boleh benturkan pancasila dengan adat atau agama. Orang yang beragama baik pasti pancasilais. Pancasila jangan dibajak. Jangan yang versi negara seolah-olah benar. Faktanya kan dalam beberapa hal negara kadang-kadang tidak benar,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pancasila dititipkan ke lembaga pendidikan di Indonesia. Pemerintah cukup mengumpulkan pakar dari kalangan non-politik untuk merumuskan kurikulum yang sifatnya jangka panjang.

“Megawati dan anggota pembina lain secara personal kan mampu. Tapi belum tentu ada waktu. Jadi coba melihat kasus ini jangan untuk kepentingan jangka pendek,” pungkas Refly.
suratkabar.id

Loading...
Loading...