Home Politik Soal Rp 200 Juta Bagi Pelapor Rasuah, Aktivis Antikorupsi: Ini Bukan Republik...

Soal Rp 200 Juta Bagi Pelapor Rasuah, Aktivis Antikorupsi: Ini Bukan Republik Sayembara

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 mengenai keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diteken Presiden Jokowi menuai kritik. Dalam aturan tersebut, diketahui bahwa masyarakat bisa mendapat penghargaan uang maksimal Rp 200 juta apabila turut mengungkap kasus korupsi ke pemerintah.

Tapi alih-alih pujian, aktivis antikorupsi dari Universitas Andalas, Feri Amsari menilai peraturan tersebut tidak perlu.

“Itu tidak membangun sistem antikorupsi. Ini bukan republik sayembara,” tandas Feri, Selasa (09/10/2018), dikutip dari laporan Kumparan.com.

Sejatinya, lanjut Feri, peraturan seperti itu tidaklah diperlukan. Pasalnya, dia khawatir jika peraturan tersebut malah hanya akan menjadi ajang pencitraan.

“Presiden harusnya memfokuskan kepada upaya pemberantasan korupsi. Kebijakan antikorupsi yang lebih penting mestinya dilakukan, seperti menuntaskan kasus Novel Baswedan,” tukasnya kemudian.

Baca juga: Resmi! Presiden Teken Aturan Pelapor Korupsi Dapat Hadiah Hingga Rp 200 Juta

Menurutnya, yang harus dicamkan baik-baik pemerintahan Jokowi adalah agar pemberantasan korupsi jangan hanya sekadar slogan.

“Peraturan penting dalam mendukung pemberantasan korupsi, tapi jangan sampai peraturan hanya untuk seremonial antikorupsi semata,” demikian tutup Feri Amsari.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah meresmikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 mengenai keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu yang diatur ialah masyarakat bisa mendapat penghargaan uang maksimal Rp 200 juta, jika turut mengungkap kasus korupsi.

Hal ini dimuat dalam bagian ketiga PP tersebut, yakni Pasal 17. Pasal itu mengatur bahwa pelapor bisa mendapat penghargaan premi sebesar 2 per mil dari kasus korupsi yang dilaporkannya.

Penghitungan dua per mil ini tergantung dari kasus yang dilaporkan, yakni dari besaran kerugian negara yang bisa dikembalikan kepada negara atau dari besaran uang suap dan/atau uang hasil lelang barang rampasan.

Berikut bunyi pasal 17:

(1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

(2) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan.

(4) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Meski begitu, syarat agar pelapor mendapat penghargaan yakni laporannya terlebih dulu harus dinilai oleh penegak hukum untuk melihat tingkat kebenarannya. Penilaian ini dilakukan setelah kasus yang dilaporkan itu sudah berkekuatan hukum tetap.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 15:

(1) Penghargaan dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat diberikan dalam bentuk:

  1. piagam; dan/atau
  2. premi.

(3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penegak Hukum melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkepan tindak pidana korupsi.

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh Jaksa.

(5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Jaksa.

Pada 17 September 2018, peraturan ini telah diteken Jokowi kemudian diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM tertanggal 18 September 2018 lalu.


suratkabar.id

Loading...
Loading...