Home Politik Sebut Polisi Terlalu Mudah Gunakan Pasal Makar, YLBHI: Ini Berbahaya Sekali

Sebut Polisi Terlalu Mudah Gunakan Pasal Makar, YLBHI: Ini Berbahaya Sekali

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Asfinawati yang merupakan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, pihak kepolisian terlalu mudah menjerat seseorang dengan menggunakan pasal makar. Hal ini disampaikan Asfinawati guna merespon berbagai penetapan tersangka kepada pihak yang belakangan dijerat dengan pasal tersebut.

“Ini berbahaya sekali penggunaan makar. Karena makar ini punya dimensi berat mau memberontak menggulingkan pemerintahan,” ungkap Asfinawati di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (14/05/2019), sebagaimana dikutip dari laporan Makassar.TribunNews.com, Kamis (16/05/2019).

“Kalau memang dianggap melanggar hukum, ya gunakan aturan hukum yang ada. Kalau tidak ada (bukti), ya dibebaskan. Jangan gunakan pasal makar sembarangan,” sambungnya kemudian.

Asfinawati menyebutkan, penggunaan pasal makar semestinya merujuk pada pengertian asalnya. Jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kata “Makar” dalam KUHP merujuk pada Bahasa Belanda, yakni “Anslag” yang berarti “serangan”.

Itulah sebabnya, ketika menjerat seseorang dengan pasal makar, polisi harus bisa membuktikan apakah orang yang bersangkutan memang sudah menyerang, atau mempersiapkan serangan, untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Baca juga: Ustadz Abdul Somad Bahas Soal Penangkapan Tebang Pilih, Tak Disangka Kapolri Tito Beri Reaksi Begini

Diungkapkan Asfinawati, jika polisi tak bisa membuktikan kedua hal itu, maka pasal makar tak bisa digunakan.

Ia menambahkan, apabila seseorang dinilai melanggar hukum lantaran pernyataannya yang mengancam pemerintah, maka polisi tidak bisa menggunakan pasal makar untuk menjeratnya.

“Mengatakan pemerintah buruk itu bukan makar, esensinya adalah serangan. Ya memang ada pasal lain. Misal begini ada orang menganiaya terus dibilang pembunuhan berencana kan lain ya,” papar Asfinawati menjelaskan.

“Bukan berarti orang ini tidak bisa dihukum. Jangan hukum diperkosa dan beri dimensi yang berbeda karena nanti yang dihancurkan hukum itu sendiri. Kalau menganiaya orang, ya kena pasal penganiayaan,” tukasnya memberikan contoh lain yang menurutnya serupa, melansir Kompas.com.

Multitafsir Makar dalam KUHP

Lebih lanjut, menukil CNNIndonesia.com, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Anugerah Rizki Akbari menjabarkan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia menyalahartikan waktu penegakan hukum terhadap makar dengan definisi makar itu sendiri.

Jentera Anugerah Rizki Akbari menyampaikan hal ini guna menanggapi banyaknya kasus yang dilaporkan atas dasar melakukan tindakan makar belakangan ini. Menurut penjelasan Rizki dalam acara ‘Menalar Makar: Miskonsepsi Delik Makar dalam Penegakan Hukum’ di Gedung YLBHI Jakarta, Rabu (15/05/2019).

“KUHP tidak menjelaskan apa itu makar, cuma KUHP menjelaskan kapan makar itu dihukum,” sebutnya.

Rizki menyampaikan, dalam KUHP, penjelasan kapan semestinya tindakan makar itu dihukum berbeda dengan tindak pidana lain pada umumnya.

Menurutnya, makar bisa dihukum bahkan ketika tindakan tersebut belum terlaksana. Namun, untuk menindak perbuatan itu harus dibarengi dengan dampak berupa kepentingan hukum yang terganggu.

“Makar itu enggak perlu sampai selesai perbuatannya, sepanjang ada niat, ada permulaan pelaksanaan, jadi sudah melakukan berbagai persiapan terhadap niatnya, perbuatannya dan kehendaknya tapi itu belum selesai, cuma ada kepentingan hukum yang sudah mulai terganggu,” paparnya.

Rizki juga membeberkan, banyaknya kasus makar yang terjadi akhir-akhir ini terutama yang menjerat sebagian besar politikus di Indonesia sebenarnya tak ada hubungannya dengan urusan politik.

Ia beranggapan, hal ini kembali lagi kepada pemahaman makar itu sendiri. Disebutkannya, makar sendiri masih multitafsir dalam KUHP.

“Enggak ada urusan sama politik ini murni. Jadi, ini dia benar-benar masalah orang penegak hukum enggak ngerti. Ada asas yang namanya legalitas, kalau dia membuat peraturan perundang-undangan dia enggak boleh multitafsir,” sambung Rizki.

Itulah sebabnya, dengan tidak ada definisi makar yang jelas, penegak hukum dinilai tidak paham bagaimana harus menjerat orang yang melakukan tindakan tersebut.

Hukum Jadi Represif

Lebih lanjut, Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengutarakan, para penegak hukum menganut pemahaman yang berbeda-beda sehingga menyebabkan hukum menjadi represif.

“Hakim, jaksa bahkan tidak bisa membedakan apa yang disebut permulaan, pelaksanaan dengan perbuatan, persiapan. Ada jaksa-jaksa hakim atau ahli hukum yang menganut perbuatan persiapan. Akibatnya hukum sangat represif,” ungkap Asfinawati.

Sebelumnya, banyak kasus makar yang dilaporkan ke pihak kepolisian akhir-akhir ini. Mulai dari, kasus politikus PAN sekaligus tokoh 212 Eggi Sudjana, Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen, dan politikus Partai Gerindra Permadi.

Yang terakhir yakni kasus video saat demonstrasi sehubungan pernyataan seseorang berinisial HS yang mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo.

Merespon hal ini, Direktur Program ICJR Erasmus Napitupulu menuturkan pasal makar tak bisa menjerat HS, sebab dianggap tak memenuhi unsur makar.

“Menyebutkan atau bahkan mengancam akan membunuh presiden bisa jadi merupakan suatu delik pidana, namun belum bisa dinyatakan sebagai pidana makar,” tandasnya.

Erasmus menerangkan delik makar tak bisa berdiri sendiri. Pasal 104 KUHP itu, lanjutnya, mempunyai dua unsur; makar dan maksud membunuh, merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah.

Sementara, pengaturan makar dimuat dalam pasal 87 KUHP. Pasal itu mengatakan dua syarat makar, yakni niat dan permulaan pelaksanaan.

Kata Erasmus, kasus HS harus dapat dibuktikan apakah sudah memenuhi unsur permulaan pelaksanaan dengan maksud untuk membunuh presiden.

“Kuncinya tetap, permulaan pelaksanaan itu harus dengan logis dan terukur dapat membunuh presiden,” ujarnya menambahkan.
suratkabar.id

Loading...
Loading...