Home Politik Respon KPU Perihal Banyaknya Anggota KPPS yang Meninggal Usai Pemilu

Respon KPU Perihal Banyaknya Anggota KPPS yang Meninggal Usai Pemilu

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah berupaya mengadakan uang santunan untuk anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, mulai yang mengalami masalah kesehatan ataupun yang meninggal dunia selama proses pemungutan dan penghitungan suara dilangsungkan.

“Ya, bisa, nanti orang sakit atau meninggal kita santuni, lah,” ungkap Komisioner KPU RI Ilham Saputra, seperti yang dikutip JPNN.com dari Jawapos.com pada Minggu (21/4/2019).

Ilham mengungkapkan, para petugas KPPS menjalankan tugas yang jauh dari kata ringan. Cukup banyak di antara mereka yang terpaksa harus bekerja hingga lewat tengah malam agar pemungutan dan perhitungan suara rampung.

Oleh karena itu, sudah seharusnya para petugas KPPS ini menerima apresiasi seperti yang seharusnya. “Menurut kami mereka pahlawan demokrasi,” tuturnya.

Mantan Komisioner KPU Aceh ini mengaku telah menerima laporan mengenai banyaknya petugas KPPS yang jatuh sakit ataupun meninggal. Menurut informasi yang ia terima, faktor yang menjadi penyebab tak sedikit korban berjatuhan sangat beragam. Mulai dari hanya kelelahan, hingga serangan jantung.

Baca Juga: Kisah Duka Pemilu 2019, 9 Petugas KPPS dan Polisi Meninggal. Apa Sebabnya?

Terkait jumlah keseluruhan petugas yang mengalami masalah kesehatan, pihak KPU masih melakukan penghitungan. Dan soal biaya santunan yang rencananya akan diserahkan kepada korban maupun keluarga korban juga masih dalam proses pembahasan di lingkup internal.

Sebelumnya, Kamis (18/4) lalu, Ketua KPU Arief Budiman sempat menyebutkan bahwa lembaganya tak menyediakan anggaran untuk asuransi bagi para petugas KPPS. Hal ini disebabkan karena usulan KPU untuk mengalokasikan anggaran asuransi tak disepakati masuk dalam pembahasan anggaran pemilu.

Akan tetapi, ketika dikonfirmasi pada Jumat (19/4), Arief mengaku akan mengupayakannya. Meski tak ada dalam alokasi anggaran, pihaknya tengah melakukan pengkajian soal kemungkinan diadakannya pergeseran pada pos anggaran yang lain. “Kita coba cari anggaran,” ungkapnya.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby menuturkan bahwa KPU wajib menaruh perhatian penuh atas kasus tersebut. Pasalnya, beban volume kerja yang diberikan pihak penyelenggara terbilang berat, apalagi tak diimbangi dengan support yang memadai.

“Volume kerja yang sangat tinggi, sedangkan tidak memperhatikan kesehatan dan support anggaran yang memadai. Saya kira ini tanggung jawab moral bagi KPU,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia terus mendesak KPU untuk bisa memberikan hak keuangan lebih kepada para anggota KPPS yang mengalami masalah pada kesehatan. Terlebih lagi bagi mereka yang sampai meninggal dunia.

“Petugas TPS yang meninggal saat sedang menjalankan tugas mereka pejuang demokrasi sesungguhnya, maka KPU harus memberikan hak keuangan,” imbuh Alwan.

Dan soal apakah standard kesehatan perlu ditingkatkan dalam proses seleksi KPPS, menurutnya, hal tersebut tidak menjadi prioritas utama. Pasalnya masih ada hal yang lebih penting, yakni menyeimbangkan beban tugas dengan hak yang diperoleh para petugas.
suratkabar.id

Loading...
Loading...