Home Politik Resmi! Presiden Teken Aturan Pelapor Korupsi Dapat Hadiah Hingga Rp 200 Juta

Resmi! Presiden Teken Aturan Pelapor Korupsi Dapat Hadiah Hingga Rp 200 Juta

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kini telah diterbitkan oleh Pemerintah. Disebutkan dalam PP 43/2018 ini, pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapat penghargaan dalam bentuk piagam dan premi dengan besaran maksimal Rp 200 juta.

Disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara. Demikian dikutip dari laporan CNNIndonesia.com, Selasa (09/10/2018).

“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta),” demikian bunyi pasal 17 ayat (2) PP tersebut, dilansir dari laman Setneg.go.id, Selasa (09/10/2018).

Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan ialah dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan, dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Peraturan ini telah diresmikan Presiden Joko Widodo serta diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) tertanggal 18 September 2018. PP43/2018 itu juga telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157.

Baca juga: Amien Rais Akan Bongkar Kasus Korupsi Usai Pemeriksaan, Jubir Jokowi-Ma’ruf Ingatkan Begini

Namun dalam PP terkait disebutkan bahwa setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan itu harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya yakni mendapat penilaian dari penegak hukum.

Penegak hukum akan melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Penilaian tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja, terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa.

Penegak hukum Dalam memberikan penilaian harus mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor.

Pemerintah juga akan memberikan perlindungan hukum bagi pelapor yang laporannya mengandung kebenaran. Penegak hukum akan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum.

Tata Cara Pemberian Informasi

Menurut PP 43/2018 masyarakat dapat memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau penegak hukum.

Pemberian informasi kepada penegak hukum dapat berbentuk laporan tertulis atau lisan, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Laporan terkait dugaan korupsi harus sedikit memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi.

Pelapor pun wajib melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lain dan dokumen atau keterangan sehubungan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Nantinya, Pelapor juga berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum. Pelapor juga berhak mendapatkan perlindungan hukum setelah melaporkan.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.idJika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?

Klik ‘Vote!’ untuk melihat hasil polling sementara.


suratkabar.id

Loading...
Loading...