Home Politik Masuk Kategori Aman untuk Nyapres, Rizal Ramli: Pak Jokowi Nggak Usah Takut

Masuk Kategori Aman untuk Nyapres, Rizal Ramli: Pak Jokowi Nggak Usah Takut

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA Pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas presiden (presidential threshold) 20 persen di Pilpres 2019 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika ambang batas capres 20 persen dihapuskan, eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli meminta Presiden Joko Widodo tidak khawatir.

“Hari ini teman-teman mengajukan supaya PT (presidential threshold) itu nol. Kemudian ada kekhawatiran kalau (PT-nya) nol calonnya banyak. Nggak ada masalah, karena nanti pada gelontoran,” ujar Rizal di Tebet Barat Dalam IV, Jakarta Selatan, Senin (9/7/2018), dilansir dari Detik.com.

Menurutnya, jika PT tersebut menjadi nol persen, tidak perlu ada barter politik. Dia juga meminta Presiden Jokowi tak perlu takut jika PT 20 persen dihapuskan. Sebab Jokowi termasuk tokoh yang diunggulkan.

“Nggak usah pusing (jika PT 20 persen hilang). Sehingga nggak perlu dagang sapi. Pak Jokowi juga nggak usah takut. Beliau juga termasuk top two,” sambungnya.

Baca Juga: Kampanye, Rizal Ramli Janji Akan Ubah Indonesia Hanya dalam 3 Hari

Kemudian, lanjut Rizal ,jika Jokowi tidak terpilih kembali sebagai presiden dalam Pilpres 2019, maka itu adalah kehendak rakyat.

“Kalau nanti tahap berikutnya kalah, berarti rakyat ingin perubahan,” ujarnya.

Rizal mengatakan dengan disahkannya presidential threshold justru memberikan jalan bagi terjadinya praktik politik dagang sapi atau politik jual beli jabatan.

“Buntutnya mekanisme ini untuk melanggengkan dagang sapi dengan partai-partai kalau dukung Jokowi dapat apa? Melanggengkan money politic dan merusak amanah demokrasi dan tidak sesuai dengan UUD 45 siapapun warga negara bisa jadi presiden tidak ada batasan 20 atau 30 persen,” terang Rizal.

Selain itu, penetapan ambang batas pencalonan presiden berdasarkan perolehan suara Pemilu 2014 dinilai membohongi rakyat. Alasannya karena jika dijadikan patokan maka rakyat tidak akan tahu suaranya dipakai untuk pemilihan 5 tahun ke depan. Loading…
suratkabar.id

Loading...
Loading...