Home Politik KPK Geledah Kantor Dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ada Apa?

KPK Geledah Kantor Dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ada Apa?

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Kantor Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta telah digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (16/05/2019) kemarin. Selain itu, KPK juga ikut menggeledah perusahaan swasta PT Daya Radar Utama (DRU) di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ada apa?

Melansir laporan Tempo.co, Jumat (17/05/2019), PT DRU merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan. KPK melakukan penggeledahan dan pengamanan beberapa dokumen yang berkenaan dengan pengadaan atau pembelian kapal.

“Tadi siang ya, sampai sore tadi saya cek tim masih di lapangan. Jadi baru dalam posisi melakukan penggeledahan dan pengamanan beberapa dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan atau pembelian kapal ya. Karena memang pokok perkaranya memang demikian,” ucap Juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (17/05/2019).

Adapun di kantor Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tim menggeledah salah satu unit ruang eselon I.

Febri menyebutkan, sejauh ini tim KPK sudah mengamankan dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik sehubungan dengan pengadaan kapal tersebut.

Baca juga: Tetap Tenggelamkan Kapal, Susi: Pak Presiden Belum Perintahkan Untuk Berhenti

“Ini bagian dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Karena tim masih di lapangan, kami belum bisa sampaikan ini kasusnya apa, tersangkanya siapa, mungkin nanti dalam beberapa hari ke depan setelah beberapa kegiatan awal di lapangan selesai, kami akan sampaikan,” tukas Febri.

Profil Ditjen Pengawasan Sumber Daya KKP

Menukil Detik.com, lembaga yang digeledah KPK ini berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt), yakni Agus Suherman. Agus menggantikan Dirjen sebelumnya yaitu Eko Djalmo Asmadi.

Lembaga ini sendiri mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk mengawasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia.

Menurut situs resmi KKP, kkp.go.id, Jumat (17/05/2019), tupoksi lembaga ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tupoksi Lembaga

Dari dua aturan terkait, Ditjen PSDKP menjalankan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan,

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan,

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan,

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan,

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan,

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
suratkabar.id

Loading...
Loading...