Home Politik Komentar Nyelekit Demokrat Terkait Kader PDIP yang Korupsi Rp 5,8 T

Komentar Nyelekit Demokrat Terkait Kader PDIP yang Korupsi Rp 5,8 T

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Tak sedikit pihak mengecam keras tindakan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi dalam kasus suap. Betapa tidak, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut diduga telah membuat rugi negara dengan jumlah sangat fantastis akibat perbuatannya, yakni Rp 5,8 triliun!

Tindakan korupsi kader PDIP tersebut, seperti yang dihimpun dari laman Jawapos.com pada Jumat (8/2/2019), langsung membuat politisi Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean berkomentar. Ferdinand menilai, tindak pidana korupsi Supian itu bisa digolongkan sebagai mega korupsi.

Selain itu, kasus ini juga menjadi bukti nyata yang menunjukkan bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sangat koruptif. “Rp 5,8 T ini sangat fantastis. Ini menjadi gambaran nyata betapa kekuasaan sekarang sangat korup,” ujarnya, pada Jumat (8/2) kemarin.

Ferdinand mencatat, dengan tertangkapnya anak buah Megawati Soekarnoputri ini semakin memperpanjang daftar kader PDIP yang terjerat kasus korupsi. Bahkan, ditegaskan Ferdinand, partai berlambang banteng moncong putih ini jelas-jelas telah terbukti mengambil manfaat dari kekuasaan.

“Bupati kader PDIP ini bisa mencuri uang negara dalam jumlah sangat besar. ini menunjukkan bahwa partai penguasa PDIP yang juga, partainya Jokowi memanfaatkan kesempatan. Aji mumpung selagi berkuasa,” tukas Ferdinand.

Baca Juga: Tanggapi Prabowo Soal Kebocoran Anggaran Pemerintah, JK: Ada yang Bersih, Ada yang Enggak

Di sisi lain, Ferdinand menyebut, kejadian ini bisa menjadi penegasan terkait pernyataan Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut ada kebocoran anggaran sebanyak 25 persen. Bukti semakin kuat dengan data dari KPK, di mana disebutkan korupsi di daerah bisa mencapai 40 persen.

“Ini menjadi masuk akal dan sangat layak dipercaya. Jadi, terbukti, apa yang disampaikan oleh Prabowo bukan isu, bukan tuduhan tapi ada fakta-faktanya. Jadi Jokowi sebaiknya memeriksa diri dan internal, apakah memang sudah benar bersih atau cuma pura-pura bersih saja,” pungkas Ferdinand.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka dalam kasus suap yang diduga sampai menyebabkan negara menderita kerugian hingga triliunan rupiah.

Dalam kasus tersebut, Supian Hadi yang masih menjabat sebagai bupati periode 2016-2021, diduga telah mengantongi sejumlah uang dan fasilitas untuk melicinkan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada tiga perusahaan.

Adapun ketiga perusahaan tersebut adalah PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM). Lantaran perbuatannya tersebut, diduga negara mengalami kerugian tak kurang dari Rp 5,8 triliun.

Belum lagi ditambah dengan US$ 711 ribu atau Rp 9,94 miliar yang dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan juga kerugian kehutanan karena produksi serta kegiatan pertambangan yang dilakukan ketiga perusahaan tersebut.

Laode mengungkapkan kasus ini jadi salah satu kasus suap yang sampai menimbulkan kerugian sangat besar bagi negara. Sampai-sampai kasus Supian Hadi (SH) bisa dibandingkan dengan sejumlah kasus besar lain yang juga pernah ditangani KPK, seperti proyek e-KTP (Rp 2,3 triliun) dan BLBI (Rp 4,58 triliun).

Dijelaskan Laode, SH sebagai Bupati Kotawaringin untuk periode 2010-2015, diduga telah mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hingga menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ia miliki.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tak sesuai dengan peraturan dikatakan dapat menimbulkan kerugian perekonomian negara. Para ahli menjelaskan, kerugian negara datang dari hasil produksi yang diperoleh dengan melawan hukum, kerusakan lingkungan hidup, dan kerugian hutan.

Dalam kasus besar ini, Supiah Hadi diduga menerima satu unit mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 dengan nilai Rp 1.350.000.000, ditambah lagi dengan uang tunai sebesar Rp 500 juta.

Atas semua dugaan tersebut, Supiah Hadi bisa dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, seperti yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.idJika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?

Klik ‘Vote!’ untuk melihat hasil polling sementara.


suratkabar.id

Loading...
Loading...