Home Politik Ketua DPR Desak Jokowi Tak Terbitkan Perppu UU MD3

Ketua DPR Desak Jokowi Tak Terbitkan Perppu UU MD3

0
SHARE


RAKYAT JAKARTAKetua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai tidak ada kegentingan yang memaksa presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk merespon penolakan publik atas beberapa pasal hasil revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru disahkan.

“Presiden sudah mengatakan belum berpikir atau tidak berpikir untuk keluarkan perppu, saya pikir pemikiran presiden sama dengan kami di DPR. Karena tidak ada kegentingan yang memaksa, kecuali hanya perasaan-perasaan saja,” ujarnya di gedung DPR, Jakarta seperti yang dikutip dari Beritasatu.com, Kamis (22/2/2018).

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan hasil revisi UU MD3 merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Meski tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), UU tersebut akan belaku sejak 30 hari disepakati dalam sidang paripurna. Oleh karena itu, ia mendukung sikap Jokowi untuk tidak mengeluarkan perppu terhadap hasil revisi UU tersebut.

Politisi Golkar ini juga menyatakan semua pihak bisa mengajukan uji materi terhadap hasil revisi UU MD3 di Mahkamah Agung. Cara tersebut rupanya dianggap lebih baik daripada harus menerbitkan Perppu.

“Siapapun yang memiliki penilaian UU itu ada penyimpangan atau tidak sesuai ya silahkan digugat di MK. MK akan melakukan uji materi apakah UU ini sesuai dengan UUD 1945 atau tidak,” tuturnya.

Bamsoet juga menilai tidak ditandatanganinya hasil revisi UU MD3 tidak menjadi dasar menuding Jokowi tidak sepakat akan hal tersebut. Pasalnya, ia mengaku ada banyak UU yang berlaku secara otomatis tanpa harus ditandatangani oleh presiden.

Presiden Jokowi mengaku masih melakukan kajian sebelum menandatangani naskah hasil revisi UU MD3. Sebab, dirinya juga mempertimbangkan pandangan masyarakat.

“Ini (kalau) saya tanda tangan, nanti masyarakat sampaikan (UU MD3) ini didukung penuh (oleh Presiden). Enggak saya tandatangani juga itu berjalan. Jadi masih dalam kajian,” ucap Jokowi, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, seperti dikutip dari Cnnindonesia.com, Rabu (21/2/2018).

Hasil revisi UU MD3 menuai polemik lantaran ada sejumlah pasal yang dianggap sejumlah pihak dapat menimbulkan oligarki parlemen. Seperti Pasal 73 tentang kewajiban polri membantu DPR melakukan pemanggilan paksa, 122 huruf k tentang kewenangan penindakan terhadap pihak yang merendahkan DPR, dan pasal 245 tentang pertimbangan MKD jika Apgakum memanggil anggota DPR. Loading…
suratkabar.id

Loading...
Loading...