Home Politik Kader Muhammadiyah Harus Coret 8 Parpol yang Sahkan UU MD3 dari Daftar...

Kader Muhammadiyah Harus Coret 8 Parpol yang Sahkan UU MD3 dari Daftar Pilih

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Revisi UU MD3 mengatur DPR lewat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sekarang bisa mempidanakan pengkritik yang dianggap telah merendahkan. Kewenangan tersebut tercantum di dalam Pasal 122 huruf k revisi UU MD3.

“Bagi saya, UU MD3 dengan 3 tambahan pasal tersebut menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi, ternyata politisi kita ingin berkuasa tanpa batas, bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan antikritik,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (13/2/2018), seperti dilansir dari Detik.com.

Menurut Dahnil, watak otoritarian, menjadi virus tersebar serta menjangkiti seluruh politisi yang mempunyai kekuasaan. DPR dan parpol, lanjutnya, telah kehilangan otoritas moral untuk dapat bicara soal demokrasi dan juga hak masyarakat sipil yang terdapat di dalamnya.

“Saya akan memerintahkan seluruh kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai politik yang telah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi dan hukum tersebut,” katanya.

Sedangkan, peneliti Formappi Lucius Karus menyampaikan bahwa pasal antikritik itu dapat membahayakan rakyat. Diketahui, MKD DPR merupakan pihak yang mendapat kewenangan untuk mempidanakan pengkritik yang telah dianggap merendahkan para wakil rakyat.

“Ini juga menjadi simbol paripurnanya nafsu DPR untuk lari dari koridor demokrasi. Mereka sudah mulai main kasar dengan rakyat sendiri dengan pasal karet yang bisa sangat berbahaya ketika diterapkan,” ujar Lucius dalam keterangannya, pada hari Selasa (13/2).

Lucius menilai bahwa DPR telah kehilangan jati dirinya sebagai wakil rakyat. Lucius pun mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan, namun tentu sesuai mengikuti jalur yang benar.

“Saya kira semakin jelas saja bagaimana DPR ini sesungguhnya sudah mulai kehilangan semangat perwakilan rakyat pada diri dan lembaga tersebut. Ini tentu lonceng kematian demokrasi yang harus segera dilawan,” papar Lucius.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menjelaskan tentang maksud dari pasal itu. Pasal tersebut berbunyi: “Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.”

“DPR kan lembaga negara, kan tentunya harus dihormati, kayak lembaga kepresidenan. Kalau kemudian di DPR ditulisi koruptor semuanya, pejabat, itu ndak boleh. Tidak semuanya orang masuk kategori itu,” ujar Firman.

Sekedar informasi, UU MD3 yang kontroversial tersebut disahkan oleh 8 fraksi, yaitu Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, Hanura, PAN, PKS, dan Partai Demokrat.

SuratKabar.id

Loading...
Loading...