Home Politik Jokowi Sebut Isu APBN Bocor Meresahkan, BPN Bilang Itu Kenyataan

Jokowi Sebut Isu APBN Bocor Meresahkan, BPN Bilang Itu Kenyataan

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan calon presiden nomor urut 01 akhirnya menyampaikan tanggapanya mengenai tudingan APBN ‘bocor’ yang disebut telah  meresahka masyarakat. Menurut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kebocoran itu ialah kenyataan.

“Bocor itu dari mana, satu yang pertama bocor itu dari perilaku korupsi. Kita tahu sudah ada ratusan kepala daerah tertangkap KPK, kita tahu ketua DPR kita masuk penjara, ketua DPD masuk penjara. Banyak juga anggota DPR tingkat satu, tingkat dua masuk penjara. Itu menunjukkan ada hal nyata,” ungkap Andre Rosiade selaku Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga kepada awak media, Minggu (10/02/2019) malam. Demikian sebagaimana dikutip dari laporan Detik.com, Senin (11/02/2019).

Menurut Andre, alasan Jokowi yang mengatakan 80 persen kementeriannya mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK pun lemah. Dia mengatakan hasil audit BPK tak bisa menjamin bersihnya korupsi.

“Emang (WTP) bisa membuktikan? Korupsi terus berjalan, jadi pertama korupsi itu kebocoran,” tandas Andre.

Andre lantas meminta agar Jokowi tidak menyikapi kritikan dari Prabowo dengan reaktif. Menurut penilaiannya, kritikan itu justru bisa menjadi cara agar pemerintah lebih mengevaluasi diri.

Baca juga: Tidak Hanya Prabowo, Sri Mulyani Juga Pernah Bicara Adanya Mark-Up Anggaran

“Saya harap presiden responsif mendapat masukan bekerja lebih keras lagi, bukan marah-marah. Ngomel-ngomel di berbagai pertemuan,” papar Andre selanjutnya.

Diketahui sebelumnya, Prabowo memperkirakan sekitar 25% anggaran negara telah ‘bocor’. Prabowo mengatakan soal ‘kebocoran’ anggaran negara itu sudah dihitung dan ditulis di bukunya.

“Saya hitung dan saya sudah tulis di buku, kebocoran dari anggaran rata-rata, taksiran saya mungkin lebih, sebetulnya 25% taksiran saya anggaran bocor. Bocornya macam-macam,” tukas Prabowo sewaktu berpidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (06/02/2019).

Prabowo lantas menguraikan penyebabnya. Menurut capres nomor urut 02 tersebut, kondisi seperti ini terjadi terus-menerus.

“Proyek yang harganya 100 dibilang 150. Itu namanya apa, penggembungan, namanya mark-up. Harga 100 dia tulis 150. Bayangkan, jembatan harga 100 ditulis 150. Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi,” tandas Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Isu APBN Bocor Meresahkan

Jokowi yang menanggapi tudingan isu APBN bocor lantas mempertanyakan kembali tudingan tersebut. Menurut capres Prabowo Subianto,  anggaran bocor yang ditaksirnya mencapai hingga 25 persen. Nilai itu setara dengan sekitar Rp 500 triliun.

“Saya sampaikan, anggaran kita di 2018 itu Rp 2.000 lebih triliun. Kalau 25 persen bocor itu kan artinya Rp 500 triliun. Itu duit Rp 500 triliun ada di mana? Saya bertanya, hitungannya dari mana?” ungkap Jokowi di acara deklarasi Alumni Jakarta BerSATU di Istora, Senayan, Jakarta, Minggu (10/02/2019).

Penilaian Jokowi, tudingan seperti itu bisa membuat masyarakat jadi resah. Padahal, APBN itu setiap tahunnya selalu disahkan oleh persetujuan semua fraksi yang ada di DPR.

“Jangan membuat pernyataan yang membuat masyarakat menjadi resah. Iya, ndak? Yang namanya anggaran itu, setiap tahun digedok, disetujui oleh semua fraksi yang ada di DPR, semua fraksi sudah tanda tangan. Artinya, sudah menyetujui, sudah setuju semua,” beber Jokowi kemudian.

Dia juga menuturkan realisasi anggaran itu juga dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh seluruh fraksi di DPR.

“Itu mekanisme politik. Jangan sampai semua sudah tanda tangan, kemudian baru ngomong Rp 500 triliun bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, dari mana?” tukas Jokowi, yang disambut sorakan dan gemuruh tepuk tangan.

Jokowi pun menyebutkan setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga selalu mengaudit penggunaan anggaran oleh pemerintah. Dia menyebutkan hasil audit BPK terhadap kementerian dan lembaga, sekitar 80 persen mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kalau tidak ada yang benar, pasti juga sudah ditangkap yang namanya KPK. Hasil pemerintah oleh BPK hampir 80 persen itu WTP kementerian-kementerian itu. Seingat saya 80 dari 87 kementerian dan lembaga yang ada, sudah berapa persen itu? Sudah 80 persen lebih. Inilah perbaikan yang perlu kita lakukan agar uang rakyat betul-betul bisa kita amankan dan kita pakai untuk pembangunan-pembangunan,” demikian diuraikan oleh Presiden Jokowi.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.idJika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?

Klik ‘Vote!’ untuk melihat hasil polling sementara.


suratkabar.id

Loading...
Loading...