Home Politik JK Bantah Adanya PNS& Pegawai BUMN yang Dukung Negara Khilafah

JK Bantah Adanya PNS& Pegawai BUMN yang Dukung Negara Khilafah

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Anggapan yang menyebutkan ada banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung berdirinya negara khilafah dibantah langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK mengatakan, pandangan itu belum terbukti sama sekali. Sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas, atau biasa disapa  Gus Yaqut, melontarkan anggapan tersebut.

Kata Gus Yaqut, ada banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung berdirinya negara khilafah.

“Kami tidak mengetahui tentang survei itu, tapi saya kira agak berlebihan kalau dianggap bahwa terlalu besar, buktinya tidak,” tutur JK di sela Pertemuan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jumat (11/01/2019), sebagaimana dilansir dari laporan CNNIndonesia.com, Sabtu (12/01/2019).

Di lain pihak, orang nomor dua di Indonesia itu menilai, sekalipun ada abdi negara yang mendukung lahirnya negara khilafah, hal itu hanya sekadar gejolak yang terjadi dalam dinamika sosial.

“Ya itu biasa dinamika masyarakat saja,” imbuhnya dengan lugas.

Baca juga: Sebut Kelompok Radikal Ada di Belakang Satu Capres, Yaqut: Kami Akan Lawan yang Mereka Dukung

Sementara menurut pandangan GP Ansor, ASN yang mendukung khilafah ini bahkan menginginkan ada negara lain selain Indonesia yang masuk menjadi khilafah.

Meski begitu, sangat disayangkan bahwa Gus Yaqut tidak merinci ASN mana saja yang bergabung ke kelompok pengusung khilafah. Selain itu, Gus Yaqut juga tidak menyebut kelompok-kelompok yang dibilangnya telah mengusung ideologi khilafah.

Akan tetapi, GP Ansor menginginkan pemerintah segera mengambil tindakan sekalipun tidak bisa secara langsung memecat maupun melakukan mutasi terhadap ASN tersebut.

“Kami minta ketegasan Presiden untuk menindak orang-orang itu,” tukasnya.

Namun GP Ansor tetap meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN selepas Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

“Hal ini agar memberikan ruang gerak yang cukup menindak orang-orang yang atau kelompok seperti ini, yang sekarang di institusi pemerintah,” tandasnya dengan tegas.

Tak ketinggalan, ia menyatakan GP Ansor siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam melawan kelompok radikal yang mengusung berdirinya negara khilafah atau minimal memperjuangkan NKRI Bersyariah.

Mendatangi Presiden

Mengutip Republika.com, GP Ansor gelisah dengan konsolidasi kelompok radikal lantas menginisiasikan untuk mendatangi Presiden. Kepala Negara Joko Widodo lantas menerima pimpinan pusat dan ketua pimpinan wilayah se-Indonesia Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Istana Merdeka Jakarta, Jumat kemarin.

Presiden Jokowi menerima kedatangan GP Ansor dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno di ruang utama Istana Merdeka, pukul 09.00 WIB. Sebelum masuk ke ruang utama, Presiden Jokowi menyalami satu per satu para pimpinan GP Ansor tersebut.

Menurut Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, semua pimpinan pusat dan wilayah hadir semua karena ingin menyampaikan kondisi daerah apa adanya.

“Izin Pak, kami ingin Bapak memandang kami sebagai sahabat, kawan. Mohon tidak dipandang sebagai Ansor atau apa pun. Kami mohon dipandang sebagai sahabat, sehingga kami bisa menyampaiakn kondisi daerah apa adanya,” ujar Yaqut saat diterima Jokowi di Istana.

Diungkapkan Yaqut, pihak Ansor mengalami kegelisahan menanggapi kondisi Tanah Air saat ini. Terutamanya yang berkenaan dengan konsolidasi kelompok-kelompok radikalisme dan kondisi politik yang memanas akhir-akhir ini.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang berarti bagi kita semua,” tukas Gus Yaqut mengharapkan.
suratkabar.id

Loading...
Loading...