Home Politik Bercita-Cita Wujudkan NKRI Bersyariah, Romahurmuziy: Jika Tidak Setuju Akan Berhadapan dengan PPP

Bercita-Cita Wujudkan NKRI Bersyariah, Romahurmuziy: Jika Tidak Setuju Akan Berhadapan dengan PPP

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (Romi) menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan pembentukan undang-undang syariah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PPP bahkan siap jika harus berhadapan dengan para penghalang.

“Jika ada yang tidak setuju, maka mereka akan berhadapan dengan PPP,” ujar Romi dengan tegas ketika membawakan pidato di acara Hari Lahir ke-46 yang digelar Kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu (6/1) malam, dikutip dari CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut, Romi mengungkapkan bahwa PPP merupakan partai berbasis Islam. Maka dari itu, PPP memiliki tujuan untuk mewujudkan ‘NKRI bersyariah’. Dan untuk itu, pihaknya akan memperjuangkan lahirnya undang-undang dan peraturan daerah bernuansa syariah.

Namun, ia menegaskan, undang-undang dan peraturan daerah bernuansa syariah tersebut tetap dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Romi juga mengatakan bahwa tujuan mulia PPP tersebut sudah sesuai dengan Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahkan menurutnya, tujuan tersebut termasuk konsekuensi sejarah yang wajib dijalankan. Ia justru menganggap pihak-pihak yang menolak undang-undang bernuansa syariah sama artinya dengan mengabaikan sejarah.

Baca Juga: Terkuak! Bukan Dipelopori PSI, Antipoligami Rupanya Sudah Lebih Dulu Dilontarkan Ketua Umum PKI

“Karenanya, PPP menolak setiap gagasan dilarangnya undang-undang dan perda bernuansa syariah. Karena gagasan tersebut sama dengan mengingkari sejarah terbentuknya NKRI dan terbukti mudaratnya lebih besar,” tuturnya.

Sejak PPP berdiri pada 5 Januari 1973, Romi menyebut partainya mengemban peran penting atas kelahiran sejumlah undang-undang syariah yang ada saat ini. Ia mengklaim PPP-lah yang menginisiasi kelahiran 22 undang-undang bernuansa syariah.

Dari 22 undang-undang tersebut, beberapa di antaranya adalah UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. UU No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji. UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Lalu ada UU No 41 Tahun 204 tentang Wakaf. Undang-undang ini melindungi keberadaan hukum dan tanah-tanah wakaf. UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga merupakan kinerja PPP. “Saat ini PPP tengah secara serius menginisiasikan mengawal terwujudnya RUU Anti Minuman Keras dan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (PPK),” jelas Romi.

Seperti yang diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebelumnya pernah menyatakan dengan tegas pihaknya tak akan mendukung lahirnya peraturan daerah bernuansa syariah dan Injil. Hal tersebut seperti yang diungkapkan secara langsung oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie.

“PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah. Tidak boleh ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa,” kata Grace dalam sambutan di peringatan hari ulang tahun ke-4 PSI, di ICE BSD, Tangerang pada Minggu (11/11) malam.

Selain PSI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sama-sama tergabung di dalam koalisi partai pendukung calon presiden calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin bersama PPP terang-terangan menolak adanya perda syariah.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.idJika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?

Klik ‘Vote!’ untuk melihat hasil polling sementara.


suratkabar.id

Loading...
Loading...