Home Politik Andi Arief: Tim Jokowi Ini Kerjanya Hilangkan Sejarah

Andi Arief: Tim Jokowi Ini Kerjanya Hilangkan Sejarah

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat tudingan dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Andi Arief, Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin kerap menghilangkan sejarah. Sebab pasalnya, Andi Arief berpendapat, ada program-program era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diklaim baru diterapkan di era Presiden Jokowi.

“Tim Jokowi ini kerjanya menghilangkan sejarah,” ungkap Andi kepada awak media, yang juga ia kicaukan melalui akun Twitter-nya, Selasa (04/12/2018). Demikian sebagaimana dikutip dari laporan CNNIndonesia.com, Rabu (05/12/2018).

Sebelumnya, Sekjen PPP yang juga Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani, mengungkapkan Program Keluarga Harapan (PKH) di era Jokowi lebih baik ketimbang bantuan langsung tunai (BLT) yang diterapkan SBY.

Andi tak menyetujui pernyataan tersebut. Ditegaskan Andi, PKH merupakan program pemberian bantuan jaminan sosial kepada warga sangat miskin yang sudah diterapkan di masa kepemimpinan SBY.

Sehingga baginya, keliru jika PKH disebut baru diterapkan di era Jokowi.

Baca juga: Tsamara ke Fadli Zon: Garang Kepada Jokowi, Tapi Melempem di Lembaga Sendiri?

“Sekjen PPP bilang PKH ada di era Jokowi. Sebaiknya tanya sama menteri [sosial] terdahulu, Khofifah Indar Parawansa dan Ustaz Salim Segaf,” ungkapnya.

“Ini juru bicara Jokowi enggak ngerti bahwa PKH dan BLT itu dua-duanya program SBY,” tukasnya.

Klaim Andi, PKH merupakan salah satu program terbaik di Asia di tahun 2012. Ia bersyukur jika Jokowi meningkatkan PKH, baik dari anggaran maupun keluarga penerima. Namun, ia juga menambahkan, merupakan suatu kesalahan besar apabila PKH disebut sebagai program baru rezim Jokowi.

Andi lantas mengungkapkan ada tindakan lain dari TKN Jokowi-Ma’ruf yang juga seolah ingin menghilangkan riwayat peran SBY. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur yang dimulai pada era SBY, namun diklaim baru dibangun Jokowi.

Kendati demikian, ia tak merinci pembangunan infrastuktur apa yang dimaksudkannya. Andi hanya mengaku pihaknya tidak berusaha untuk mengungkit peran SBY, tetapi lebih ke menyelamatkan sejarah.

“Kalau soal program diganti namanya dan diganti kartu juga, enggak masalah. Asal program semula tidak dihilangkan jejak sejarahnya,” tandas Andi.

Program Dikemas Ulang?

Kilas balik, melansir reportase WartaKota.TribunNews.com terbitan Selasa (18/09/2018), SBY pidato politiknya, Senin (17/09/2018) juga mengatakan bahwa pemerintah sekarang telah mengemas ulang serta mengganti nama program-programnya sewaktu masih menjabat sebagai presiden.

“Dewasa ini kita mendengar program-program (di zaman SBY) diganti nama dan dikemas ulang, namun itu hak pemerintah sekarang. Yang penting bagi Partai Demokrat negara tidak mengabaikan bantuan kepada masyarakat kecil,” beber SBY di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Senin (17/09/2018).

SBY mengungkapkan, setidaknya ada sembilan program yang diinisiasi pemerintahan pada zamannya, untuk memberi bantuan kepada masyarakat.

Yang pertama yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Sementara (BLSM), kemudian memberikan raskin (beras untuk orang miskin) sebagai bagian dari PKH (Program Keluarga Harapan), serta Jamkesmas serta BPJS untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kita juga memberi bantuan kepada lansia dan disabilitas, memberi bantuan operasional sekolah (BOS) dan Bidikmisi di bidang pendidikan, memberi bantuan KUR untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pembuat program PNPM untuk pembangunan di kecamatan termasuk infrastruktur di desa yang diperkuat dengan dana desa sebagai implementasi UU Desa Tahun 2014,” demikian SBY menguraikan.

Menurut pengakuan SBY, di zamannya memberikan kenaikan upah bagi TNI, Polri, pegawai negeri, guru, dan buruh secara signifikan.

Presiden keenam RI itu juga mengklaim memberi bantuan subsidi bagi nelayan, petani, dan peternak. Ia pun mengenang saat menelurkan program-program itu mendapat sindiran dari banyak pihak.

“Banyak yang mengatakan bantuan itu tidak produktif dan bersifat konsumtif, tapi saya tidak setuju, karena negara wajib membantu rakyatnya saat susah dan tidak mampu,” tandasnya.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.idJika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?

Klik ‘Vote!’ untuk melihat hasil polling sementara.


suratkabar.id

Loading...
Loading...