Home Politik Akhirnya Jokowi Angkat Bicara Soal Ancaman Penggal Kepala: Proses Hukum

Akhirnya Jokowi Angkat Bicara Soal Ancaman Penggal Kepala: Proses Hukum

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara menanggapi video viral yang memperlihatkan seorang pemuda menyuarakan ancaman akan memenggal kepalanya. Lantas apa tanggapan Jokowi terkait hal tersebut?

“Ini kan bulan puasa. Kita semua puasa. Yang sabar,” ujar Jokowi yang dijumpai di tengah-tengah kegiatannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Senin (13/5), seperti yang dikutip dari laman Kompas.com.

Namun demikian, Jokowi mengaku tahu bahwa pemuda dalam video tersebut telah diamankan aparat kepolisian lantaran pernyataannya. Ia mengungkapkan akan menyerahkan perkara tersebut sepenuhnya untuk diselesaikan oleh aparat kepolisian.

“Proses hukum, serahkan kepada aparat kepolisian,” ujar mantan Wali Kota Solo tersebut.

Baca Juga: Menyoal Ancaman Penggal Jokowi, Umbas: Pak Prabowo Jangan Diam dan Bersembunyi

Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, diberitakan, telah meringkus HS (25), pria yang mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (12/5).

Usai ditangkap di Parung, Bogor, Jawa Barat, HS langsung digiring ke Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Pria yang merupakan warga Palmerah, Jakarta Barat tersebut diamankan di Perumahan Metro, Parung, Kabupaten Bogor.

Ancaman memenggal kepala Presiden Jokowi itu dilontarkan HS ketika mengikuti aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5) siang.

Gara-gara tindakannya tersebut, relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam organisasi Jokowi Mania melaporkan HS ke polisi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menuturkan HS akan dijerat pasar makar lantaran dianggap mengancam keamanan negara. “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 KUHP,” tutur Argo ketika dihubungi melalui pesan singkat pada Minggu.

Di dalam Pasal 104 KUHP disebutkan, “Makar dengan maksud untukmembunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Selain itu, HS juga akan diserat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE,” ujar Argo.
suratkabar.id

Loading...
Loading...