Home Politik 7 Lembaga Minta Elite Politik Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan 21-22 Mei 2019

7 Lembaga Minta Elite Politik Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan 21-22 Mei 2019

0
SHARE

RAKYAT JAKARTA – Sejumlah lembaga hukum dan sosial RI menyerukan agar para elite politik Indonesia bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan pada 21 dan 22 Mei 2019 terkait hasil Pemilu. Khususnya bagi para elite politik yang terlibat dalam Pemilu 2019.

Beberapa lembaga tersebut terdiri dari KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), Lokataru Foundation,  LBH Jakarta, LBH Pers serta Amnesty International Indonesia.

Seperti dilansir dari reportase TribunNews.com, Minggu (26/05/2019), Ketua Umum YLBHI, Asfinawati menuturkan, elite politik terutama kedua kubu peserta Pilpres 2019 telah menyumbangkan narasi provokatif yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kerusuhan pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019.

“Kita minta agar elite politik bertanggung jawab karena kerusuhan tersebut dimulai sejak lama sebagai eskalasi pernyataan provokatif, ujaran kebencian, dan pelintiran kebencian, terutama dari kedua kubu peserta Pemilu 2019,” tegas Asfinawati di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/05/2019).

Asfinawati menyampaikan, alih-alih mendinginkan suasana, perang komentar antarkedua kubu justru malah memperburuk situasi yang ada. Baik sebelum maupun seusai penetapan hasil Pemilu 2019.

Baca juga: Pascarusuh Aksi 22 Mei, Amnesty International Soroti Sejumlah Potensi Pelanggaran HAM

Sebagai contoh, ketujuh lembaga ini mengungkapkan dua tokoh yang tak bisa melakukan ‘self-cencorship’ atas ucapan-ucapannya yakni Menko Polhukam Wiranto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.

“Pertarungan di dunia digital, termasuk perang komentar langsung ditanggapi masing-masing pendukungnya di lapangan. Tercatat ada sejumlah kata kunci yang digunakan para pendukung di lapangan untuk menyulut sentimen seperti ‘komunis’; ‘PKI’; ‘Cina’; ‘teroris’; ‘radikal’; dan sebagainya,” tandas Asfinawati.

Desak DPR Bentuk TGPF Aksi 21-22 Mei

Lebih lanjut, menukil Tempo.co, Alumni Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH YLBHI) untuk HAM & Demokrasi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) korban Aksi 21-22 Mei.

“Yang akan mengungkap kebenaran, siapa korban dan apa penyebabnya dalam aksi massa itu.” Alumni LBH untuk HAM dan Demokrasi, Abdul Fickar Hadjar mengemukakannya melalui keterangan tertulis hari ini.

Ia menyampaikan, TGPF itu harus melibatkan perwakilan masyarakat sipil.

Diketahui sebelumnya, Aksi 21-22 Mei 2019 berujung ricuh. Delapan orang tewas, sedangkan ratusan orang lainnya luka-luka. Kebanyakan para korban berusia 20-29 tahun. Bahkan, ada 294 orang merupakan anak di bawah umur 19 tahun.

Prihatin akan hal ini, Alumni LBH-YLBHI untuk HAM dan Demokrasi juga menuntut sanksi tegas kepada komandan yang bertanggung jawab, jika benar ditemukan adanya pelanggaran prosedur.

“Aparat yang ternyata menggunakan peluru tajam dan melakukan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi massa,” ucap Fickar.

Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan pemerintah daerah agar dapat memastikan layanan kesehatan sampai tepat untuk para korban Aksi 21-22 Mei yang berujung kisruh dan anarki tersebut.
suratkabar.id

Loading...
Loading...